YOGYAKARTA – Buntut ucapan Ade Armando yang menyebut politik dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta,Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tanggapi santai.
Ia sendiri mengaku tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan pegiat media sosial sekaligus politikus PSI, Ade Armando yang menyebut daerah yang ia pimpin itu sebagai manifestasi politik dinasti.
“Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (4/12/2023).
Namun, Sultan tetap mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Menurutnya, sikap pemerintah itu telah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi. Ia pun menegaskan bahwa pemerintahan di DIY hanya menjalankan beleid berlaku.
“Sehingga, bunyi Undang-undang Keistimewaan itu juga mengamanahkan gubernur (dijabat) sultan dan wakil gubernur, pakualam. Ya melaksanakan itu aja,” ungkapnya.
Ada tidaknya unsur dinasti politik dalam peraturan ini, Sultan berpandangan bahwa itu semua tergantung persepsi publik. Intinya, lanjut dia, DIY telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu saja bunyi Undang-undang Keistimewaannya itu,” imbuhnya.
“Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga enggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan, gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar,” sambung Raja Keraton Yogyakarta itu.
Tusi Aksi Protes
Atas apa yang telah terucap dari mulut Ade Armando yang menyebut politik dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta itu pun menuai aksi protes.
Salah satunya berasal dari Massa Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) menggeruduk kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Aksi massa ini buntut pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menyinggung soal politik dinasti di DIY. Di depan kantor DPW PSI DIY, Jalan Miliran, Muja Muju, Kota Jogja, massa tiba pukul 13.30 WIB, Senin (4/12/2023).
Massa juga membawa poster bergambar Ade Armando yang terlihat telah dicoret silang. Setelah kurang lebih satu jam berorasi secara bergantian, termasuk perwakilan PSI DIY juga memberikan keterangan kepada massa, kemudian massa membubarkan diri secara tertib.
Ketua Sekber Keistimewaan yang juga menginisiasi aksi ini, Widihasto, menjelaskan tuntutan pihaknya kepada PSI, yakni meminta langkah politik yang konkret terhadap Ade Armando.
“Tuntutan kami jelas, supaya PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang kongkret atas apa yang dilakukan kadernya, Ade Armando,” jelas Widihasto kepada wartawan, Senin (4/12/2023).
“Saya kira tidak bisa bahwa itu dikatakan sebagai tindakan pribadi Ade Armando, tidak bisa. Karena dia adalah caleg dan dia pengurus DPP. Harus ada sikap politik yang jelas dari PSI kepada Ade Armando,” lanjutnya. (*)
