JAKARTA – Soal konflik lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ada keterlibatan pihak asing.
Sepert informasi yang diberitakan, kasus rempang ini menarik perhatian masyarakat akibat penolakan warga untuk direlokasi imbas proyek investasi Rempang Eco City.
“Temuan saya sebagai tim, saya tau siapa barang ini yang ikut main tapi yakinlah bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tau kok siapa yang dari luar negeri,” ucap Bahlil dalam jumpa pers, di Gedung Kementerian Investasi/BKPM, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, melansir Antara, Selasa (26/9/2023).
Dugaan adanya keterlibatan pihak asing karena Bahlil merasa setiap Kepulauan Riau mendapatkan proyek investasi besar, selalu ada pihak yang menghalangi. “Setiap Kepri (Kepulauan Riau) itu mau maju, setiap ada investasi besar selalu saja ada yang menghalangi,” ujar Bahlil.
Bahlil sendiri enggan menyebutkan pihak asing yang terlibat dalam konflik Rempang tetapi dia menyinggung bahwa negara yang dimaksud adalah negara tetangga. Namun, pihak asing yang disebut Bahlil merupakan negara tetangga.
“Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan,” ujar Bahlil.
Baginya wajar ada campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan di mana sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.
“Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin untuk negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka,” ujarnya lagi.
Dalam rapat terbatas pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.
“Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan,” kata Bahlil pula. (*)
