JAKARTA – Jelang Pesta demokrasi tahun 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah penyelenggaraannya sudah gagal secara moral.
Lebih lanjut, kegagalan moral tersebut malak dilakukan oleh seorang Kepala Negara.
“Pemilu gagal dalam arti dengan langkah-langkah yang sebodoh itu. Itu sudah nyata-nyata dilakukan, bukan oleh masyarakat sipil,” kata kata Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas melansir Media Indonesia.
Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyampaikan bentuk kegagalan moral Pemilu 2024. Teranyar, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut seorang presiden boleh berpihak dan berkampanye di pemilu.
Lebih lanjut, ia menegaskan cawe-cawe presiden di pemilu dinilai bukan hal yang baik. Bahkan, hal itu dinilai sebagai refleksi keadaan yang berbahaya yang dialami suatu bangsa.
“Cawe-cawe bisa kampanye, itu refleksi dari krisis yang berkepanjangan dan fundamental. Betapa miskinnya kenegaraan, miskinnya aspek rohaniah spiritual dari Istana Negara,” ungkap dia.
Menurut dia, orang-orang di lingkaran Jokowi patut disalahkan dengan pernyataan tersebut. Mereka dinilai gagal memberikan pemahaman kepada Jokowi.
“Itu kita menyayangkan, orang-orang terdekat Presiden Jokowi, kenapa gagal memberikan kontribusi yang menggambarkan simbiosis mutualistik. Dalam arti, Presiden ini harus dilingkari orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang cerdas,” ungkapnya.
Busyro juga menyayangkan sikap Jokowi yang sampai langsung turun sendiri untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Padahal, tugas tersebut bisa dilakukan pejabat di daerah.
“Kenapa harus Presiden langsung? Dan kenapa menjelang pemilu? Itu yang tadi saya katakan, itu sebetulnya bukan bantuan, itu satu penyesatan, penghinaan, pembodohan rakyat,” pungkasnya. (*)
