JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tak hadir di rapat terbatas terkait penanganan dampak siklus cuaca El Nino di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Syahrul diduga menghilang usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinasnya terkait kasus korupsi. Posisi Syahrul saat rapat digantikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.
Harvick sendiri menggantikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diundang mengikuti pertemuan hari ini. Seperti diketahui, Syahrul sendiri saat ini tersangkut kasus korupsi yang sedang diselidiki KPK.
Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan Syahrul usai menggelar rapat terbatas, Harvick mengaku tak mengetahui menahu. Ia mengaku belum mendengar kabar dari Syahrul.
“Sampai saat ini kami masih mencari keberadaan menteri. Hingga saat ini belum ada kabar keberadaan menteri,” kata Harvick, Selasa (3/10/2023) melansir detikcom.
Ia mengatakan terakhir kali bertemu Syahrul adalah saat melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Sekembalinya ke Indonesia, ia mengaku belum mendapat kabar sedikit pun dari Syahrul.
Ia mengatakan terakhir kali bertemu Syahrul adalah saat melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Sekembalinya ke Indonesia, ia mengaku belum mendapat kabar sedikit pun dari Syahrul.
“Kita belum tahu posisi terakhir kita di mana. Belum ada (kontak) sama sekali,” kata Harvick.
Terkait jabatan Menteri Pertanian yang nampaknya kosong, Harvick mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menteri sementara.
“Tentunya secara organisatoris, Presiden mengarahkan kita agar tugas pokok dan fungsi kita berjalan sesuai tugas masing-masing. Utamanya urusan teknis di 5 Direktorat Jenderal, 4 Badan, 1 Sekjen, dan 1 Irjen harus terus berjalan tanpa henti. Karena itu bagian dari pengabdian masyarakat,” kata Harvick.
Otomatis karena saya pejabat yang satu kotak dengan Menteri, apalagi sama-sama diangkat presiden, tentu mengisi kekosongan, terutama yang menyangkut kebijakan dan keputusan kebijakan strategis, tentu tidak harus berhenti, lanjutnya.
Rapat terkait El Nino juga dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bapanas Arief Prasetyo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRIN Tri Handoko, dan Kepala BNPB Suharyanto. (*)
