BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut kepala negara boleh ikut kampanye.
Jokowi menyatakan seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan berkampanye selama masa pemilihan presiden (pilpres), selama berpedoman pada aturan kampanye, serta tidak menggunakan fasilitas negara.
Respons Jokowi itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan soal kritik terhadap menteri aktif namun menjadi bagian dari tim sukses salah satu paslon.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi berhak ikut kampanye pemilu. Namun, ia menyebut Jokowi harus minta izin cuti ke presiden yang tak lain adalah Jokowi sendiri.
Hasyim mengatakan, Jokowi berhak ikut kampanye sesuai norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain harus mengajukan cuti terlebih dulu, presiden juga dilarang memanfaatkan fasilitas negara.
Pasal 299 UU Pemilu mengatur bahwa presiden juga memiliki hak berkampanye. Pasal 281 ayat (1) menyatakan, saat berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara dan harus cuti di luar tanggungan negara.
Hasyim menyebut surat permintaan cuti presiden sebelum kampanye mesti dilayangkan ke presiden. Karena presiden hanya satu, Jokowi akan meminta izin cuti kepada Jokowi.
“Kalau Presiden (Jokowi) mau berkampanye, juga harus mengajukan cuti ke presiden. Kan, presidennya cuma satu,” kata Hasyim dikutip Kompas.id, Kamis (25/1/2024). (*)
